Makassar, 11 Juni 2026 – Mahasiswa Doktor Ilmu Sosial dan Magister Kebijakan Publik Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih mengikuti kegiatan dialog akademik bersama anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dengan tema “Praktik Baik tentang Penerapan Strategi dan Kebijakan Pembangunan di Makassar, Sulawesi Selatan.” Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian kunjungan akademik benchmarking untuk memperkaya wawasan mahasiswa mengenai implementasi kebijakan pembangunan di tingkat daerah. Kegiatan diawali dengan sambutan dari anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Ir. H. Mahmud, ST., MM., MSP., MT., yang menyampaikan pentingnya sinergi antara dunia akademik dan lembaga legislatif dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Sambutan berikutnya disampaikan oleh Wakil Direktur Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih, Dr. Frans A. Asmuruf, M.Si., yang mengapresiasi kesempatan belajar yang diberikan kepada mahasiswa untuk memahami secara langsung praktik penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan.
Setelah sesi pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan kuliah pendalaman materi yang disampaikan oleh Dr. Ir. H. Mahmud, ST., MM., MSP., MT. dengan judul “Strategi dan Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.” Dalam pemaparannya, beliau menjelaskan berbagai kebijakan strategis yang telah diterapkan pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung secara interaktif antara narasumber dan mahasiswa. Berbagai pertanyaan terkait proses perumusan kebijakan, peran legislatif dalam pembangunan daerah, serta tantangan implementasi program pembangunan menjadi topik yang dibahas dalam forum tersebut. Melalui kegiatan ini, mahasiswa memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik-praktik baik pembangunan daerah yang dapat menjadi referensi dalam pengembangan kebijakan publik dan pembangunan, khususnya di Papua dan Kawasan Timur Indonesia.
