Dalam presentasi Disertasi Promovendus menyampaikan bahwa tujuan dari penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Distrik di Kabupaten Jayapura melalui pendekatan kualitatif. Promovendus menyatakan bahwa kesimpulan dari penelitian yang ia lakukan adalah: 1) Mekanisme pelimpahan kewenangan dalam Peraturan Bupati Jayapura Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Kepala Distrik untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Dacrah dan Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/296 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Kepala Distrik, tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Hal ini tampak dari tidak terpenuhinya prinsip-prinsip pelimpahan kewenangan, yang mencakup prinsip skalar, prinsip delegasi berdasarkan hasil yang diharapkan, prinsip mutlaknya tanggung jawab, prinsip kesetaraan wewenang dan tanggung jawab, prinsip kesatuan perintah, prinsip tingkatan wewenang, dan prinsip definisi fungsional. 2) Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan kewenangan yang telah dilimpahkan oleh Bupati Jayapura kepada Kepala Distrik, termasuk adanya komitmen pemerintah dan upaya komunikasi. Sementara faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kewenangan mencakup kurangnya kejelasan kewenangan, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, dan masalah koordinasi antar instansi. Kendala-kendala ini sering kali menyebabkan pelaksanaan kewenangan yang telah dilimpahkan. 3) Model peningkatan efektivitas pelimpahan kewenangan yang disarankan meliputi beberapa aspek penting berikut: a) Memastikan dasar hukum pelimpahan kewenangan, yakni meninjau kembali dan memperbarui kebijakan pelimpahan kewenangan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b) Memperjelas ruang lingkup kewenangan di antara unsur yang terlibat agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang dan ketidakjelasan tugas. c) Memperjelas batasan dan tanggung jawab di antara unsur yang terlibat untuk menghindari konflik kepentingan. d) Memperkuat hubungan di antara unsur yang terlibat, yakni meningkatkan koordinasi dan komunikasi di antara Kepala Distrik dan Perangkat Daerah terkait. e) Mengoptimalkan hasil dan umpan balik, yakni mengembangkan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang efektif untuk memastikan bahwa kewenangan yang dilimpahkan berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.